topmetro.news – Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok perlu diperhatikan bersama, agar tidak memicu masalah yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga, terutama kenaikan harga beras dalam beberapa hari terakhir. Sebab, beras merupakan komoditas dominan penyumbang inflasi tahunan.
Demikian disampaikan Wali Kota Pematang Sianțar dr Susanti Dewayani SpA dalam sambutannya saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pematang Siantar, di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematang Siantar, Rabu (10/5/2023).
dr Susanti mengutarakan, kegiatan HLM TPID sangat strategis, yang merupakan wujud sinergi dan komitmen bersama dalam rangka menjaga tingkat inflasi, sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pertemuan ini digelar untuk lebih memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh stakeholders dalam menjaga tingkat inflasi,” tutur mantan Direktur RSUD dr Djasamen Saragih Pematang Siantar itu.
Pada kesempatan tersebut, dokter spesialis anak itu memaparkan tugas TPID. Di antaranya, memantau perkembangan harga komoditas, terutama harga pangan, melakukan koordinasi dan pengecekan harga barang di pasar dengan maksud agar pengendalian harga dapat dipantau secara kontiniu.
Diutarakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM) Yogyakarta itu, dengan adanya panen bersama yang dilakukan di Kelurahan BP Nauli, Kecamatan Siantar Marihat beberapa hari lalu, dan ketersediaan pasokan beras di gudang Bulog, maka TPID seharusnya melakukan penetrasi pasar dengan melakukan kegiatan operasi pasar beras untuk menekan kenaikan harga beras.
“Untuk itu, kegiatan High Level Meeting TPID ini diharapkan bisa menjadi wadah koordinasi untuk menentukan langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan tersebut. Kita berharap diskusi nantinya akan memberikan informasi berkenaan dengan kebijakan langkah-langkah ke depan yang harus kita ambil,” ucap Wali Kota.
dr Susanti berharap HLM TPID bisa menciptakan langkah-langkah atau program kegiatan yang dapat mengantisipasi gejolak harga, ketersediaan pasokan pangan, dan kelancaran distribusi serta mendorong peningkatan kerja sama antar daerah.
Sementara itu, Kepala KPw BI Pematang Siantar Teuku Munandar dalam pemaparannya menuturkan, BI meyakini inflasi akan terkendali dalam kisaran 3,0 hingga -1 persen di sisa tahun 2023.
Ia menjelaskan Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) secara bulanan tercatat 0,18 persen (mtm) lebih rendah dari pola historisnya di periode awal bulan Ramadhan. Sehingga secara tahunan turun dari level bulan sebelumnya sebesar 5,47 persen (yoy) menjadi 4,97 persen (yoy).
Di tempat yang, sama Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando SH SIK menyampaikan, berkaitan dalam penanganan inflasi, publikasi kepada publik terkait angka inflasi di Kota Pematang Siantar perlu dilakukan.
“Sehingga perlu edukasi kepada masyarakat terkait penanganan inflasi,” ujar AKBP Fernando.
AKBP Fernando menyampaikan, kegiatan ini merupakan hal yang penting untuk penanganan inflasi sesuai penekanan Presiden. Dalam hal ini, ia meminta kepada TPID untuk memberikan data setiap hari dan pihak kepolisian memiliki kewajiban mengawasi dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar.
AKBP Fernando mengucapkan terima kasih atas kinerja TPID yang dinilai cukup baik termasuk Satgas Pangan.
Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pematang Siantar Jurist Precisely Sitepu SH MH menambahkan, dalam rangka Hari Raya Idul Adha beberapa waktu ke depan, perlu ada antisipasi untuk mencegah kenaikan harga.
“Tentunya perlu ada analisa, potensi penimbunan sembako menjelang hari besar tersebut,” ujar Jurist.
Jurist menambahkan, negara harus hadir di tengah masyarakat sehingga visi misi wali kota untuk Pematang Siantar Sehat Sejahtera, dan Berkualitas dapat terwujud.
Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebelum menutup rapat, dr Susanti menyampaikan pada bulan Mei 2023 ini, tekanan inflasi dinilai akan mengalami resiko kenaikan.
“Oleh karena ini koordinasi antara sejumlah instansi perlu dilakukan, dan perlu ada langkah konkret untuk menekan resiko kenaikan inflasi,” ujar dr Susanti.
dr Susanti juga memaparkan sejumlah hal perlu dilakukan, termasuk memfasilitasi pelaksanaan pasar murah untuk komunitas pangan dan melakukan monitoring secara berkelanjutan guna mengantisipasi kelangkaan bahan pokok.
“Edukasi untuk melakukan belanja bijak, perlu dilakukan oleh Diskominfo. Bagaimana mengantisipasi dan memberikan edukasi tentang belanja bijak,” tukasnya.
Masih kata dr Susanti, Pemko Pematang Siantar telah memulai melakukan program MAPES (Mall Pelayanan Siantar).
“Ini sedang kita bahas dengan OPD terkait. Mudah-mudahan dapat segera terlaksana, sehingga pelayanan dapat lebih baik di kota Pematang Siantar,” pungkasnya.
Turut hadir, Kepala BPS kota Pematang Siantar Zulfan, Kepala Bulog, para Asisten, sejumlah pimpinan OPD, dan para pimpinan perusahan daerah.
penulis | Agustian Tarigan
